Selasa, 06 Agustus 2019

Konsep Pembagian Kekuasaan di NKRI


1.     Apa lembaga-lembaga negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan teori Trias Politika?


Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai Negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu Negara tidak boleh dilimpahkan pada suatu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda.


Lembaga Eksekutif merupakan satu lembaga negara yang paling pokok dan paling di sorot dalam berjalannya pemerintahan di negara Indonesia. Lembaga eksekutif ini meliputi presiden dan wakil presiden, menteri, pemerintahan di tingkat daerah seperti gubernur, bupati /walikota, camat, dan kades/lurah. Lembaga eksekutif ini lebih kita kenal dengan nama pemerintah. Didalam kinerja lembaga ini terutama presiden yang merupakan kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan dalam system pemerintahan di Indonesia menjadi tolak ukur bagi berjalannya suatu negara, baik dalam negeri maupun di luar negeri.


Lembaga Legislatif merupakan lembaga yang membuat undang-undang, bukan hanya itu tapi juga mengatur mengenai anggaran APBN. Yang termasuk dalam lembaga legislatif yaitu MPR, DPR, DPD, DPRD I, DPRD II. MPR adalah lembaga tertinggi di Negara ini, tapi setelah UUD 1945 diamandemen MPR menjadi lembaga tinggi negara.


Lembaga Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan Negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang. Contoh lembaga Yudikatif adalah MA, MK, dan KY.


2.     Setiap lembaga negara memiliki landasan hukum yang menjamin eksistensi lembaga tersebut. Berdasarkan landasan hukum tersebut, apakah wewenang masing-masing lembaga tersebut?

Tugas lembaga Eksekutif

·       Melakukan kerjasama dan membuat perjanjian dengan negara lain atas persetujuan perwakilan rakyat.

·       Mengangkat perwakilan negara Indonesia (duta dan konsul) untuk negara-negara sahabat. Duta besar Indonesia ditempatkan di ibu kota negara sahabat, dan konsul merupakan lembaga di bawah kedutaan besar Indonesia di negara lain.

·       Menerima dan menjamu duta besar dari negara tetangga yang datang ke Indonesia.

·       Memberikan tanda jasa, gelar, dan tanda kehormatan lainnya pada warga negara Indonesia/ asing yang memiliki jasa bagi Indonesia.

Tugas lembaga Legislatif

Tugas DPR diantaranya:

·        Memilih anggota BPK secara langsung.

·        Mengajukan tiga orang hakim konstitusi.

·        Memberi persetujuan kepada Presiden untuk pernyataan perang, damai, dan perjanjian dengan negara lain.

·        Mengusulkan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.


Tugas DPD diantaranya:

·        Mengajukan rancangan UUD yang berhubungan dengan otonomi daerah dan mengawasi pelaksanaannya.

·        Memeriksa hasil keuangan negara melalui BPK.

·        Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai RUU APBN


Tugas MPR diantaranya:

·        Membuat, menetapkan, dan mengubah UUD.

·        Melantik Presiden dan Wakil Presiden.

·        Memberhentikan Presiden dan Wakil presiden sesuai dengan UUD.


Tugas lembaga Yudikatif


Tugas MA diantaranya:

·        Mengadili dan menguji peraturan perundang-undangan.

·        Memberikan pertimbangan kepada Presiden tentang pemberian grasi dan juga rehabilitas.

·        Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi.


Tugas MK diantaranya:

·        Mengadili pada tingkat pertama sampai akhir putusan yang bersifat final untuk menguji UU.

·        Memutuskan persengketaan yang terjadi.

·        Memutuskan pembubaran sebuah partai politik.

·        Memutuskan perselisihan dan persengketaan yang berhubungan dengan hasil pemilu.

·        Memberikan keputusan mengenai pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan wakilnya sesuai dengan UU.

·        Menerima usulan dari DPR perihal pemberhentian presiden dan wakilnya dan segera menindaklanjutinya.


Tugas KY diantaranya:

·        Mengusulkan pengangkatan seorang Hakim Agung

·        Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan juga perlaku Hakim


3.     Melihat realita yang terjadi di dalam penyelenggaraan pemerintahan, apakah nilai-nilai Pancasila telah terwujud dalam implementasi kebijakan lembaga tersebut? Berilah contoh permasalahan yang pernah terjadi!


Permasalahan yang terjadi


1.   Kemiskinan


Herlan firmansyah (2016) menyatakan bahwa kemiskinan sering kali menjadi masalah yang tidak pernah terselesaikan dalam setiap tahapan pembangunan ekonomi negara berkembang


Hal tersebut diakibatkan adanya siklus yang terjadi secara berulang dan sulit terselesaikan, yang sering diistilahkan dengan lingkaran kemiskinan yang merupakan serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi.


Mengapa kemiskinan menjadi salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi? Hal ini dikarenakan pembanguan ekonomi yang tujuan salah satunya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat atau mensejahterakan masyarakat, apabila semakin banyaknya kemiskinan di suatu negara maka tujuan dari pembangunan ekonomi tersebut tidak terpenuhi atau tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dari itu banyaknya angka kemiskinan pada suatu negara sangat berpengaruh terhadap jalannya pembangunan ekonomi.


2.   Pengangguran


Edy Hermansyah (masalah pembangunan manusia kependudukan pengangguran dan migrasi) menyatakan bahwa masalah pengangguran telah menjadi momok yang begitu menakutkan khususnya di Negara Negara berkembang seperti di Indonesia


Hal ini sudah tidak asing lagi ketika kita membicarakan masalah pengangguran yang ada di Indonesia. Pengangguran ini terjadi karena jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia dan masih adanya anak yang putus sekolah sehingga kesulitan untuk mencari pekerjaan serta terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK karena krisis global.


Tujuan pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meninkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran disuatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian. 

Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya, hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah dari pada pendapan potensial (pendapatang yang seharusnya).


Oleh karen itu kemakmuran yang dicapai masyarakat pun akan lebih rendah. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun. 


Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru, dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu.


3.   Ketimpangan dalam distribusi pendapatan



Leni Permana (2009) menyatakan bahwa masalah kemiskinan seringkali dihubungkan dengan masalah ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pertumbukan ekonomi yang terus-menerus tidak selalu dapat mengurangi tingkat kemiskinan atau pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi positif dengan distribusi pendapatan.



Ketimpangan distribusi pendapatan membuat jurang si kaya dan si miskin semakin curam yang mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial dan berpotensi untuk memicu terjadinya berbagai tindak kriminal.



Ketimpangan dapat disebabkan oleh ketidaksetaraan Sumber Daya Alam (SDA), keahlian, bakat, dan kapital (sistem ekonomi dimana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengn tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar, pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebasar-besarnya), serta strategi pembangunan yang tidak tepat yang berorientasi pada pertumbuhan.



4.   Tingginya angka pertumbuhan penduduk



Tingginya angka pertumbuhan penduduk disebabkan karena tingginya angka kelahiran di suatu negara, tingginya angka kelahiran disebabkan karena pada saat ini banyaknya atau maraknya pernikahan dini yang mengakibatkan kehamilan dini pula. Dan banyak pula orang-orang yang beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, dan ada pula yang beranggapan bahwa penerus dalam sebuah keluarga adalah anak laki-laki, sehingga apabila dalam pernikahannya belum memiliki anak laki-laki maka mereka akan berusaha sampai mendapatkan anak laki-laki.



sumber : http://materi4belajar.blogspot.com/https://www.maxmanroe.com/, https://www.indonesiana.id/


Tidak ada komentar:

Posting Komentar